Bupati Halikinnor Pimpin Evaluasi Penanganan Karhutla dan Kekeringan di Kotim

KOTIM, MEDIASUARAKALTENG.ID – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H. Halikinnor memimpin evaluasi penanganan karhutla dan kekeringan di Pos Komando (Posko) Penanganan Karhutla dan Kekeringan, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim, Sabtu (26/9/2026).

Evaluasi tersebut diikuti seluruh unsur yang tergabung dalam posko, mulai dari Pemkab Kotim, TNI, Polri, BPBD, hingga unsur terkait lainnya yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla di lapangan.

Halikinnor mengatakan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan penanganan karhutla sekaligus menentukan langkah dan strategi selanjutnya dalam menghadapi kebakaran yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Evaluasi ini untuk melihat sejauh mana upaya penanganan yang telah dilakukan, sekaligus menentukan strategi berikutnya dalam menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah,” ujar Halikinnor.

Dalam evaluasi tersebut, masing-masing unsur menyampaikan perkembangan penanganan di lapangan.

Pembahasan mencakup upaya pemadaman dan pendinginan, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, hingga berbagai kendala yang dihadapi petugas serta langkah solusi yang diperlukan.

Menurut Halikinnor, evaluasi secara berkala sangat penting dilakukan karena ancaman karhutla masih terjadi di wilayah Kotim.

Terlebih, saat ini Kotim berada pada puncak musim kemarau sehingga kondisi lahan semakin kering dan ketersediaan sumber air semakin terbatas.

Berdasarkan data BPBD Kotim hingga 25 September 2026, tercatat sebanyak 1.132 kejadian karhutla telah ditangani dengan total luas lahan terbakar mencapai sekitar 1.999 hektare.

Sementara itu, akumulasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kotim tercatat mencapai 36.519 titik.

Dengan kondisi tersebut, Halikinnor meminta seluruh unsur memperkuat koordinasi dan sinergi dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla.

“Saya minta seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, relawan, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pemadaman dan pengendalian karhutla,” tegasnya.

Ia menilai keterlibatan seluruh pihak sangat dibutuhkan mengingat wilayah yang harus ditangani cukup luas.

Selain melakukan pemadaman, petugas juga harus melaksanakan proses pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala.

Pemkab Kotim juga terus memperkuat dukungan sarana dan prasarana untuk penanganan karhutla.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diarahkan untuk turut membantu kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk dalam penyediaan air untuk mendukung proses pemadaman dan pendinginan.

Dalam kesempatan tersebut, Halikinnor juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel dan tim yang selama ini bekerja di lapangan.

Ia meminta para petugas tetap menjaga kekompakan, kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas.

“Terima kasih kepada seluruh tim yang terus bekerja keras di lapangan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan keselamatan. Kita bersama-sama berupaya agar karhutla ini dapat kita kendalikan,” pesannya.

Selain penanganan di lapangan, Halikinnor kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk kepentingan apa pun, terutama di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan lahan mudah terbakar.

Ia menegaskan, pembakaran lahan yang awalnya dilakukan dalam skala kecil dapat dengan cepat meluas dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat serta lingkungan.

“Jangan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan membuka lahan secara dibakar, tetapi akibat yang ditimbulkan luar biasa dan berdampak kepada banyak orang,” tegasnya.

Pemkab Kotim mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan masing-masing.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, relawan dan masyarakat, penanganan karhutla diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif sehingga kebakaran tidak meluas serta dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
(Tbk)